Pengawasan lintas batas laut di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5 juta km persegi, serta banyaknya rute yang digunakan oleh kapal-kapal asing. Tantangan ini semakin terasa dengan maraknya aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkoba, pencurian ikan, dan pencurian sumber daya alam lainnya.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, pengawasan lintas batas laut di Indonesia memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan KKP. “Kerjasama lintas sektoral dan lintas lembaga sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan pengawasan lintas batas laut yang semakin kompleks,” ujarnya.
Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi, baik dalam hal pertukaran informasi maupun dalam hal operasional lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, yang menyatakan bahwa “saling koordinasi dan komunikasi yang baik antarinstansi sangat penting dalam mengamankan perairan Indonesia dari berbagai ancaman.”
Selain itu, peningkatan teknologi dan sarana penegakan hukum laut juga merupakan solusi yang perlu diterapkan. “Pemanfaatan teknologi canggih seperti radar, CCTV, dan satelit sangat membantu dalam memantau pergerakan kapal-kapal di perairan Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendy.
Dengan kerjasama yang baik antarinstansi, pemanfaatan teknologi yang canggih, serta penegakan hukum yang tegas, diharapkan pengawasan lintas batas laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Sehingga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.