Meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pasalnya, laut Indonesia merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam. Namun, sayangnya masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi di laut Indonesia, seperti illegal fishing dan perdagangan manusia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut Indonesia masih belum optimal. “Kita masih seringkali kekurangan kapal patroli dan tenaga kerja yang memadai untuk menjaga keamanan di laut Indonesia,” ujarnya.
Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia, diperlukan kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Bakamla. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM yang terlibat dalam penegakan hukum di laut.
Menurut Kepala Dinas Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Irjen Pol Achmad Taufieq, peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia juga memerlukan dukungan dari masyarakat. “Masyarakat juga perlu ikut serta dalam memberikan informasi dan melaporkan segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di laut,” ujarnya.
Selain itu, perlu juga adanya peningkatan kerjasama antar negara dalam hal penegakan hukum di laut. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Kerjasama antar negara sangat penting dalam menangani masalah illegal fishing, karena kejahatan di laut tidak mengenal batas wilayah negara.”
Dengan adanya upaya yang terkoordinasi dan sinergis antara berbagai pihak terkait, diharapkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia dapat meningkat. Sehingga, keamanan dan kedaulatan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik, dan sumber daya alam di laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.