Peran penting penegakan hukum maritim di Banyumanik tidak bisa dianggap remeh, terutama dalam menjaga kedaulatan negara. Banyumanik, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam di sektor perikanan dan kelautan, membutuhkan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi kekayaan lautnya.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum maritim di Banyumanik sangat penting untuk mencegah tindakan ilegal seperti pencurian ikan dan penangkapan ikan secara ilegal. “Kita harus bersama-sama menjaga kedaulatan negara dengan memperkuat penegakan hukum di laut,” ujarnya.
Selain itu, penegakan hukum maritim juga berperan dalam melindungi lingkungan laut. Menurut Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, penegakan hukum yang baik di sektor kelautan dapat membantu dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. “Kita harus memastikan bahwa setiap aktivitas di laut dilakukan secara legal dan berkelanjutan,” katanya.
Namun, tantangan dalam penegakan hukum maritim di Banyumanik juga tidak bisa diabaikan. Menurut Kepala Kepolisian Resort Semarang Kota, AKBP Urip Murdiyanto, kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya personel menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum di wilayah tersebut. “Kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di laut meskipun dengan keterbatasan yang ada,” ungkapnya.
Dalam upaya menjaga kedaulatan negara, penegakan hukum maritim di Banyumanik harus terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan potensi. Dengan memperkuat penegakan hukum di laut, diharapkan kekayaan laut Banyumanik dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat lokal dan menjaga kedaulatan negara.