Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut adalah kompleksitas perairan yang luas dan sulit untuk diawasi secara menyeluruh. Hal ini merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara pesisir yang memiliki wilayah laut yang luas.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Rizal Malik, “Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif.” Hal ini juga diperkuat oleh data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menunjukkan bahwa jumlah kapal pengawas yang dimiliki oleh Indonesia masih jauh di bawah standar yang diharapkan.
Selain itu, perbedaan regulasi antar negara juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Hal ini seringkali mempersulit proses penegakan hukum karena adanya perbedaan pendekatan dan interpretasi terhadap hukum laut internasional.
Menurut Ahli Hukum Laut Internasional, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Kerjasama antar negara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut sangat penting untuk menciptakan koordinasi yang efektif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut masing-masing negara.”
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama antar negara dan peningkatan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah lautnya.
Dengan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut, diharapkan negara-negara pesisir dapat bekerja sama secara lebih intensif untuk menciptakan lingkungan laut yang aman dan lestari bagi generasi mendatang.